Materi : Peristiwa Konflik Bedsasarkan Ideologi : Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Gerakan DI/TII Jawa Barat

Ideologi yang dibawa DI/TII adalah ideologi agama islam. Bermula Kartosuwirjo yang melakukan pertemuan dengan 160 organisasi islam se Jawa Barat di sebuah tempat di Tasikmalaya pada bulan Pebruari  1948 dan mengambil keputusan membentuk  negara islam yang akan menyelamatkan NKRI dari perjanjian Renville. Berdasarkan kesepakatan, Kartosuwirjo dijadikan sebagai Pemimpin Perjuangan dan Tentara Islam Indonesia (TII) hasil peleburan dari Hizbullah dan Sabilillah dibentuk.

Kartosuwirjo kemudian memproklamirkan keberadaan Negara Islam Indonesia (NII) sebagai cikal bakal DI/TII pada tanggal 7 Agustus 1949, bertepatan saat Perdana Menteri Moh Hatta mengikuti Konferensi Meja Bundar. Kartosuwirjo mengumumkan susunan Dewan Imamahnya atau kabinet yang dipimpin oleh Kartosuwirjo.

Awalnya,  gerakan ini hanya diatasi secara persuasi saat kepemimpinan Natsir dibulan September 1949. Namun gerakan ini melakukan pemberontakan sehingga perlu dilakukan operasi militer. Operasi militer dilakukan dengan mengerahkan Kodam Siliwangi dengan membuat Operasi Wilayah Gerak, Tanah dan Godam untuk melumpuhkan pasukan Kartosuwirjo.

Sejak tahun 1960 DI/TII mulai diisolasi dengan operasi Pagar Betis dengan bantuan Masyakarat, dan pada bulan Juni 1962, Kartosuwirjo ditangkap oleh pasukan Siliwang pada operasi Barathayuda di gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Kartosuwirjo kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati sehingga pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dapat dipadamkan

Gerakan DI/TII Jawa Tengah

Gerakan DI/TII di jawa tengah di dalangi oleh Amir Fatah. Amir Fatah merupakan salah satu pimpinan pasukan Hizbullah.  Awalnya terjadi ketegangan antara Amir Fatah dengan pasukan TNI. Ketegangan semakin memuncak setelah terjadi pertemuan antara utusan Kartosuwirjo  dengan Amir Fatah. Amir Fatah memproklamirkan terbentuknya Negara Islam Indonesia (NII) di Tegal, Jawa Tengah  pada tanggal 23 Agustus 1949, dan menyatakan bergabung dengan kompotan Kartosuwirjo.

Gerakan DI/TII Amir Fatah sempat mendapatkan tambahan kekuatan dari Laskar Angkatan Umat Islam (AUI) dibawah pimpinan Kiai Machfudz Abdurrahman pimpinan Pesantren Sumolangu yang tewas karena melawan pasukan Ahmad yani di kawasan Gunung Selok, Cilacap.   Namun karena kurangnya dukungan dari masyarakat membuat perlawanan gerakan ini cepat berakhir dan pada bulan Desember 1951 Amir Fatah menyerah.

Pemberontakan juga dilakukan oleh Batalyon 426 divisi Diponegoro yang tentaranya berasal dari laskar Hizbullah. Walaupun dianggap  membahayakan, Pembeorntakan ini tidak berlangsung lama dan berhasil ditumpas dengan dibentuknya Operasi Merdeka Timur.

Gerakan DI/TII Sulawesi Selatan

Gerakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Kahar  Muzakkar. Pada masa perang kemerdekaan, Kahar Muzakkar berjuang dalam perang kemerdekaan dan menjadi Komandan resimen Hasanuddin yang bermarkas di Yogyakarta. Namun, terjadi perselisihan pendapat terkait persoalan Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang hendak dibubarkan oleh pemerintah, namun anggota KGSS meminta agar seluruh KGSS dijadikann sebagai tentara APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin.Tuntutan ini ditolak oleh pemerintah dan Kahar Muzakkar memilih berontak bersama pasukannya.

Tanggal 17 Agustus 1953 Kahar Muzakkar menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia Kartosuwirjo. Pemberontakan ini  berangsung cukup lama dan pemerintah RIS menggelar operasi Tumpas. Pemberontakan berakhir pada tahun 1965. Ada versi yang menybutkan Kahar Muzakkar tewas tertembak, namun ada juga yang menyebutkan bahwa Kahar Muzakkar tertangkap dan dijatuhi hukuman Mati. Namun terlepas dari itu, beberapa versi menyebutkan sebagian masyarakat Sulawesi Selatan menganggap bahwa Kahar Muzakkar bukanlah seorang pemberontak. Bagaimanapun, disinilah kita berusaha untuk memahami, bahwa perjuangan memang benar-benar memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit.

Gerakan DI/TII Kalimantan Selatan

Perjuangan masyarakat Kalimantan Selatan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidaklah kecil. Namun, permasalahan terjadi ketikda adanya penataan ketentaraan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan tidak mendapatkan posisi yang sesuai dengan keinginan mereka. Penagkapan pasukan mantan anggota ALRI terjadi karena beberapa diantaranya ada yang menghasut mantan anggota ALRI  yang lain untuk memberontak.

Diantaranya adalah Letnan Dua Ibnu Hajar yang cukup disegani dan banyak mengumpulkan anggota yang merasa kecewa terhadap pemerintah. Ibnu Hajar membentuk Kesatuan Raykat Indonesia yang Tertindas(KRIyT) dan melakukan tindakan-tindakan pengacauan. Tahun 1954 Ibnu Hajar bergabung dengan Kartosuwirjo dan mendapatkan jabatan Panglima TII Kalimantan. Konflik terus berlangsung bertahun-tahun. Akhirnya pada tahun 1963, oleh beberapa sumber menyebutkan ibnu Hajar tertangkap, dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Sedangkan pengikutnya melarikan diri ke pegunungan.

Gerakan DI/TII Aceh

Pemimpin gerakan DI/TII di Aceh adalah Tengku Daud Beureuh. Pada saat perang kemerdekaan, Daud Beureuh merupakan Gubernur militer wilayah Aceh dan juga pemimpin Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Namun setelah perang kemerdekaan, status Aceh diturunkan menjadi karisidenan dibawah provinsi Sumatera Utara. Hal ini membuat Daud Beureuh dan para ulama Aceh kecewa dan menganggap pemerintah tidak menghargai perjuangan masyarakat Aceh.

Pemerintah Pusat melalui Wakil Presiden M Hattta (1950), Perdana Menteri M Natsir (1951) dan Soekarno (1953) kemudian berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut  dan datang langsung ke Aceh, namun mengalami kegagalan. Akhirnya tahun 1953 Daud Beureuh menyatakan diri bergabung dengan Kartosuwirjo.

Konflik antara pengikut Daud Beureuh dengan tentara RI terjadi beberapa tahun. Akhirya pemerintah RI mengakomodasi dan menajdikan Aceh sebagai daerah istimewa dibidang agama, adat dan pendidikan pada tahun 1959, dan Daud Beureuh kemudian turun gunung setelah syariat islam dijanjikan dilaksanakan di Aceh.

Demikian materi tentang gerakan-gerakan yang terkait ideologi agama yang dilakukan oleh sekolompok orang sebagai dasar untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Pada dasarnya, semua pihak menganggap dirinya benar, namun untuk kepentingan persatuan Bangsa, maka diambillah jalan yang dianggap terbaik agar tidak terjadi disintegrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan.